Mengurangi Kekuasaan Pemerintah terhadap BUMN

Oleh Miko Kamal

(Staf Pengajar Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Bung Hatta dan Pendiri i-reformbumn)

Pemerintah, melalui Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sedang mempersiapkan perubahan Undang-Undang BUMN, UU No. 19/2003. Untuk memuluskan rencana itu, sebuah Tim Khusus kabarnya sudah dibentuk. Beberapa kali pertemuan ilmiah pun sudah digelar. Salah satunya, seminar yang diadakan di Jakarta pada Senin tanggal 4 April 2011. Di seminar itu, Staf Ahli Menteri BUMN bidang Sumber Daya Manusia dan Teknologi, Wahyu Hidayat, mengungkap 22 masalah BUMN yang teridentifikasi sebagai alasan utama perlunya merubah UU. Satu diantara 22 masalah itu adalah tentang pengertian kekayaan negara yang dipisahkan, berhubungan erat dengan konsep kepemilikan BUMN.

UU No. 19/2003 merumuskan BUMN sebagai milik negara. Dalam pandangan Tim Khusus, nomenklatur ‘negara’ yang termuat di dalam UU rancu: negara yang manakah (pusat atau daerah) yang dimaksud sebagai pemilik BUMN? Kerancuan inilah yang dijadikan dasar pijakan oleh Tim Khusus dalam merubah konsepsi BUMN dimiliki oleh negara menjadi ‘dimiliki oleh Pemerintah Pusat’.

Secara akademis, terminologi ‘milik negara’ mengaburkan konsep kepemilikan dari sudut pandang teori property right.Teori yang jamak dijadikan acuan dalam membahas masalah yang membelit perusahaan pelat merahMenurut teori ini, kepemilikan atas suatu property harus kongkrit dan individual. Umpamanya, kalau dikatakan sebuah perusahaan sebagai ‘milik negara’, lalu unsur negara mana yang bertanggung jawab mengurusi property negara itu dan bagian negara mana yang berhak mendapatkan label hak milik atas BUMN itu. Merujuk kepada sistim pembagian kekuasaan negara, Indonesia terbelah menjadi dua bagian wilayah kekuasaan, yakni pusat dan daerah. Bahkan daerah terbagi lagi menjadi dua, yakni daerah propinsi dan daerah kabupaten atau kota.

Sesungguhnya ide BUMN dimiliki oleh Pemerintah Pusat bukanlah sesuatu yang benar-benar baru. UU No. 19/2003 secara formal memang menyatakan BUMN adalah milik negara, namun jika dikaji beberapa ketentuan-ketentuan operasional di dalam UU, sejatinya BUMN adalah milik Pemerintah Pusat melalui Kementerian BUMN. Sebagai pemilik, Pemerintah Pusat melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) berkuasa penuh terhadap BUMN. Pemerintah Pusat menentukan hitam atau putih BUMN. Melalui RUPS pula keputusan-keputusan strategis BUMN disabdakan.

Benarkah konsep ‘milik negara’ sebagai penyebab utama dari masalah yang dihadapi BUMN? Benar jugakah terminologi baru ‘milik Pemerintah Pusat’ adalah jawabannya? Rasanya tidak tepat menuduh konsep ‘milik negara’ sebagai sumber masalah BUMN. Menurut saya, kekuasaan Pemerintah Pusat yang terlalu besar terhadap BUMN-lah soalnya. Kekuasaan besar ini berdampak terhadap tatakelola (governance) BUMN secara keseluruhan. Perusahaan-perusahaan pelat merah berjalan di bawah kendali pemerintah tanpa ada yang mengontrolnya, kecuali kontrol politik oleh Dewan Perwakilan Rakyat yang cenderung tanpa orientasi bisnis.

Adagium kuno terkenal milik Lord Acton, ‘power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely’, dalam bidang apa saja, sulit terbantah kebenarannya. Dalam konteks BUMN, kekuasaan besar atas BUMN yang menumpuk di tangan pemerintah sering dan potensial disalahgunakan untuk menggendutkan pundi-pundi mereka yang sedang berkuasa, termasuk mengamankan keuangan partai pemerintah atau koalisi pemerintah demi melanggengkan kekuasaan. Dalam literatur governance, contoh morald hazard pemerintah paling sederhana dalam praktik pengelolaan BUMN yang sering ditulis adalah pemerintah memaksa BUMN melakukan aktifitas yang tidak berorientasi bisnis di wilayah tertentu demi kepentingan jangka pendek mereka. Umpamanya, menjelang pemilihan umum BUMN produsen semen disuruh membagi-membagi semen gratis di wilayah tertentu dengan dalih program corporate social responsibility.

Jadi, pemerintah yang diposisikan sebagai pemilik BUMN bagaikan ketiban durian runtuh. Dengan kewenangan penuh dalam genggaman, pemerintah sebagai pemilik bertindak sekehendak hati dalam mengelola BUMN, tanpa pengawasan hukum yang memadai.

Ide saya berbanding terbalik dengan usulan Tim Khusus. Menurut saya, pangkal soal yang menyebabkan BUMN tidak bisa maksimal bukanlah karena ketidakjelasan negara yang mana (pusat atau daerah) sebagai pemilik BUMN atau individu mana yang bertanggung jawab mengurusi property BUMN. Seperti peringatan Lord Acton, soalnya terletak pada terlalu absolutnya kekuasaan pemerintah terhadap BUMN. Kekuasaan besar pemerintah tanpa pengawasan terhadap BUMN yang sebetulnya menjadi penyebab adagium milik Lord Acton teraktualisasi sempurna.

Jangan diutak-atik

BUMN sebagai milik negara tak perlu diutak-atik, justeru sebaliknya harus diteguhkan. Terminologi milik negara mesti diterjemahkan sebagai milik masyarakat. BUMN tidak boleh diubah menjadi BUMP (Badan Usaha Milik Pemerintah) karena itu akan memperlebar ruang terjadinya morald hazard oleh pemerintah yang sedang berkuasa.

Jalan bijak yang mesti ditempuh adalah mengurangi kekuasaan pemerintah terhadap BUMN. Caranya, pemerintah jangan lagi diberikan kekuasaan yang absolut dalam hal memilih, mengangkat dan memberhentikan dewan komisaris dan direksi BUMN. Konsep menumpukkan kekuasaan di tangan pemerintah dalam memilih, mengangkat dan memberhentikan kedua organ tersebut menyebabkan peran pengawasan yang semestinya dilakoni oleh dewan komisaris terhadap direksi tidak berjalan optimal. Pengawasan tidak berjalan optimal karena dewan komisaris dalam melakukan pengawasan senantiasa menyesuaikan dengan selera pemerintah sebagai induk semang mereka. Sebaliknya pengawasan ketat dan benar yang dilakukan oleh dewan komisaris bisa menjadi bumerang manakala cara dan substansi pengawasan itu tidak disenangi oleh pemerintah. Ujungya adalah pemecatan dari jabatan komisaris.

Konsep mengurangi kekuasaan pemerintah terhadap BUMN sebangun dengan membagi kekuasaan tersebut ke institusi yang lain. Kekuasaan terhadap BUMN tidak boleh dimonopoli oleh pemerintah saja. Pembagiannya, direksi tetap menjadi wakilnya pemerintah di BUMN. Sementara dewan komisaris merupakan wakil masyarakat. Dengan demikian, pemerintah melalui RUPS berwenang memilih, mengangkat dan memberhentikan direksi. Sebagai wakil masyarakat, anggota dewan komisaris tidak lagi berinduk semang kepada pemerintah; dipilih, diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah. Untuk mengoperasionalkan konsep ini, board of trustees yang bertugas memilih, mengangkat dan memberhentikan dewan komisaris, dibentuk sebagai organ yang mewakili masyarakat.

Dimuat di Harian Bisnis Indonesia 10 Juni 2011

Advertisements

Dibutuhkan Disain Besar Tatakelola BUMN

Oleh Miko Kamal

(Pendiri i-reformbumn dan staf pengajar pascasarjana ilmu hukum Universitas Bung Hatta)

Dari situs resmi Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara (http://www.bumn-ri.com/#telusurIndeks-2) tersiar kabar bahwa kementerian yang dipimpin oleh Mustafa Abubakar itu sedang mempersiapkan sebuah hukum baru untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Indonesia, menggantikan Undang-Undang No 19 Tahun 2003 tentang BUMN.

Perubahan undang-undang BUMN amat penting didiskusikan secara luas dan benar, agar ke depan tata kelola BUMN menjadi lebih baik, dan pada akhirnya mampu berperan lebih dalam memajukan perekonomian negara.

Pentingnya BUMN bisa dilihat, misalnya, dari sudut aset yang dimiliki dan dikelola BUMN. Dari data Kementerian Negara BUMN, tahun 2009 BUMN memiliki aset sekitar 2.040,26 triliun rupiah. Aset tersebut tersebar di 141 BUMN. Sebanyak 116 BUMN berbentuk Persero (non-listed), 11 berbadan hukum Persero Tbk (listed), dan 14 lainnya berjenis perusahaan umum (Perum).

Juga, data tentang Kementerian Negara BUMN yang berlaba dan merugi tahun 2009 yang dirilis, dapat menjadi pembenar betapa me- mikirkan dengan serius nasib perusahaan pelat merah tesebut amatlah perlu. Bayangkan, tahun 2009 BUMN meraup keuntungan sebesar 70,93 triliun rupiah. Sekitar 79 persen dari keuntungan itu tersebar di 10 BUMN, dan lebih dari 48 persen dari keuntungan 10 BUMN itu

berasal dari satu perusahaan saja, yaitu PT Pertamina. Artinya, dari 141 BUMN, baru segelintirnya yang berhasil meraup laba signifikan. Data itu menceritakan kepada kita bahwa tampaknya ada sesuatu yang salah di tubuh BUMN.

Oleh karena itu, sepatutnyalah momentum penggantian undang-undang dipergunakan semaksimal mungkin demi mempersiapkan masa depan BUMN yang lebih baik. Tentu, perubahan undang-undang yang hanya menyentuh hal-hal teknis seperti jumlah, komposisi dan asal direksi, perlu diatur atau tidaknya hubungan kerja antar organ pe- rusahaan (RUPS, komisaris, direksi), status pegawai BUMN dan hal-hal teknis lainnya tidaklah cukup. Perubahan yang hendak dilakukan seharusnya menyentuh hal-hal yang strategis dan substantif.

Relasi Keagenan

Satu teori yang tidak dapat ditinggalkan dalam membahas seluk-beluk perusahaan (baik dari sudut ekonomi maupun hukum) adalah agency theory atau teori keagenan. Adam Smith yang menulis the Wealth of Nations tahun 1776 dianggap sebagai ilmuan pertama yang memperkenalkan teori keagenan. Smith pada intinya mengatakan bahwa orang sewaan (direktur) yang dipercayakan mengelola uang atau property yang bukan miliknya tidak akan seserius dia mengelola miliknya sendiri. Kelalaian ataupun penyimpangan sangat mungkin terjadi. Teori ini kemudian dikembangkan, diantaranya, oleh Jensen dan Meckling (1976) yang merumuskan bahwa hubungan kontraktual antara pemilik (principal) dengan pengelola perusahaan (agent) berpotensi menimbulkan agency problems, yakni manakala principal dan agent berbeda tujuan dalam pengelolaan perusahaan, dan pada saat principal kesulitan memastikan apa yang sebenarnya dilakukan oleh agent dalam menjalankan perusahaan. Peran agency theory adalah menyelesaikan persoalan-persoalan itu (Eisenhardt, 1989).

Undang-Undang No 19 Tahun 2003 merumuskan tiga jenis hubungan keagenan, yakni hubungan antara pemegang saham aktual (pemerintah) dengan dewan komisaris (‘actual principal-board’), pemerintah dengan dewan direksi (‘actual principal-management’), dan hubungan dewan komisaris dengan dewan direksi (‘board-management’).

Hubungan ‘actual principal-board’ terjadi karena komisaris selaku pengawas dan pemberi masukan diangkat dan diberhentikan oleh pemegang saham melalui RUPS. Relasi‘actual principal-management’ eksis karena sebagai nakhoda harian BUMN, anggota dewan direksi diangkat dan diberhentikan langsung oleh pemerintah. Hubungan langsung antara pemerintah dan direksi adalah konsekuensi dari aturan yang mengatakan bahwa hak mengangkat dan memberhentikan anggota dewan direksi tidak diberikan kepada dewan komisaris. Di negara lain yang menganut sistim serupa dengan Indonesia, misalnya Jerman, supervisory board diberikan kewenangan untuk memilih dan memecat anggota dewan direksi.

Koneksi ‘board-management’ terjadi karena beban tugas pengawasan dan pemberian masukan kepada direksi diletakkan di pundak komisaris, meskipun secara hukum pertanggungjawaban akhir direksi tidak kepada komisaris.

Dari hubungan keagenan yang terumus di dalam UU itu, satu hal yang tidak tersentuh oleh pembuat undang-undang adalah relasi antara rakyat sebagai ultimate owners dengan pemerintah sebagai actual owner BUMN. Padahal, hubungan keagenan yang fundamental di BUMN adalah hubungan ultimate owners-actual owner (Sokol, 2009).

Kekosongan aturan ini berdampak terhadap tatakelola BUMN secara keseluruhan. Pemerintah sebagai pemegang mandat dalam mengelola aset masyarakat yang berbentuk BUMN bagaikan ketiban durian runtuh. Dengan kewenangan penuh dalam genggaman, pemerintah berhak menyeleksi, mengangkat, menerima pertanggungjawaban dewan direksi dan dewan komisaris serta mencopot mereka di tengah jalan, kalau perlu, tanpa pengawasan hukum memadai.

Bercampurbaur Politik dan Bisnis

Melalui Instruksi Presiden (Inpres) No 8 Tahun 2005 (kemudian direvisi dengan Instruksi Presiden No 9 Tahun 2005) tentang Pengangkatan Anggota Direksi dan/atau Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara, pemerintah menetapkan bahwa pengangkatan direksi dan komisaris BUMN mesti melalui proses politik lewat tangan tim penilai akhir (TPA) yang diketuai oleh Presiden, wakilnya Wakil Presiden, sekretarisnya Sekretaris Kabinet dengan dua anggota, yaitu Menteri Negara BUMN dan Menteri Keuangan. Dalam pandangan hukum, kehadiran TPA telah mencampurbaurkan politik dan bisnis (intermingling politic and business) dalam pengelolaan BUMN. Pencampurbauran politik dan bisnis merupakan pintu masuk terjadinya intervensi politik ke tubuh BUMN.

Relasi keagenan dan pencampurbauran politik dan bisnis hanyalah dua di antara isu-isu penting yang harus diselesaikan oleh pembuat undang-undang baru. Isu-isu lainnya seperti posisi komisaris yang tidak kuat karena hanya memiliki hak memberhentikan. Sementara anggota direksi, atau isu co-determination (memberikan tempat bagi wakil karyawan di dewan komisaris) adalah beberapa contoh lainnya yang mesti dipertimbangkan untuk diakomodir dalam undang-undang baru.

Pendek kata, yang dibutuhkan BUMN sekarang sesungguhnya bukan sekadar undang-undang yang mampu menambal lobang-lobang teknis yang menganga di dalam UU No 19 Tahun 2003. Lebih dari itu, yang dibutuhkan adalah sebuah desain besar tata kelola BUMN demi melihat BUMN ke depan lebih baik, berlaba banyak dan pada akhirnya lebih berperan memakmurkan rakyat sebagai ultimate owners.

Diterbitkan di Harian Haluan pada Hari Rabu 16 Februari 2011

BUMN yang terlibat korupsi 2012

Menurut catatan hukumonline, 3 BUMN terlibat kasus korupsi yakni:

1. PT Pembangunan Perumahan (PP)

Perusahaan ini diduga terlibat perkara suap terkait revisi Perda PON di Riau.

2. PT Adhi Karya dan

3. PT Wijaya Karya

Kedua perusahaan pelat merah ini tengah menjadi sorotan publik karena menangani pembangunan sarana dan prasarana olahraga di Hambalang, Jawa Barat.

Source: http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4fcce121e4d1d/bumn-bidang-kontraktor-paling-rawan-korupsi

BUMN yang akan melantai pada 2013

Menurut Kementerian BUMN, BUMN yang akan masuk ke bursa efek pada tahun 2013 adalah:

1. PT Semen Baturaja

2. PT Pegadaian (persero)

3. PT POS Indonesia

4. PLN Batam

5. Anak perusahaan PT Pertamina

6. Anak perusahaan PT Garuda Indonesia

Source: http://bisnis.news.viva.co.id/news/read/378187-enam-bumn-akan-melantai-di-bursa-2013 

BUMN yang akan dibubarkan pada 2013

Sudah gerah dengan kerugian yang berlanjut, Kementrian BUMN akan membubarkan 4 BUMN pada tahun 2013, yakni Perum Produksi Film Negara (PFN), PT Balai Pustaka, Perum Penangkutan Penumpang Djakarta (PPD) dan Jakarta Lloyd.

Source: http://www.tempo.co/read/news/2012/12/26/090450405/2013-Empat-BUMN-Akan-Dibubarkan

BUMN merugi 2012

Menurut Kementerian BUMN tidak semua BUMN Indonesia yang sukses meraup keuntungan pada tahun 2012. Tercatat 16 BUMN merugi sebesar Rp 1,492 triliun.

Perusahaan-perusahaan yang rugi itu, diantaranya: PT Energy Management Indonesia, PT Industri Sandang Nusantara, PT Industri Soda Indonesia, Perum Film Nasional, Inhutani II, Semen Kupang, PAL Indonesia, INKA, Dok dan Perkapalan Surabaya, Kertas Leces, Merpati, dan Pengerukan Indonesia.

Source: http://finance.detik.com/read/2012/12/28/180934/2129163/4/16-bumn-catat-rugi-rp-149-triliun-di-tahun-ini

BUMN terbaik 2012

Sudahkan anda catat BUMN terbaik Indonesia tahun 2012?

Berikut BUMN terbaik di tiap-tiap kategorinya:
1. Kategori Inovasi Manajemen Terbaik diraih oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero)
2. Kategori Inovasi SDM BUMN Terbaik diraih oleh PT Telekomunikasi Indonesia Tbk
3. Kategori Inovasi GCG BUMN Tbk Terbaik diraih oleh PT Bank Negara Indonesia Tbk
4. Kategori BUMN Non-Tbk Terbaik diraih oleh PT Jamsostek (Persero)
5. Kategori Inovasi Invensi Teknologi BUMN Terbaik diraih oleh PT Batan Teknologi (Persero)
6. Kategori Inovasi Aplikasi Teknologi BUMN Terbaik diraih oleh PT Wijaya Karya (Persero) Tbk
7. Kategori Inovasi Produk Manufaktur BUMN Terbaik diraih oleh PT Bio Farma (Persero)
8. Kategori Inovasi Produk Agrikultur BUMN Terbaik diraih oleh PT Perkebunan Nusantara IV
9. Kategori Inovasi Produk Jasa BUMN Terbaik diraih oleh PT Pos Indonesia (Persero)
10. Kategori Inovasi Bisnis Global BUMN Terbaik diraih oleh PT Pertamina (Persero)
11. Kategori Inovasi Pelayanan Publik BUMN Terbaik diraih oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero)

Untuk kategori CEO BUMN Inovatif terbaik diraih oleh Direktur Utama PT Telkom (Persero) Tbk Arief Yahya, Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Emirsyah Satar, Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia Ignasius Jonan, Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Karen Agustiawan, dan Direktur Utama PT Indonesia Port Corporation (Persero) RJ Lino. Adapun BUMN Inovatif terbaik Best of the Best diraih oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero).

Source: http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2012/12/07/09171125/Ini.Dia.BUMN.Terbaik.2012

BUMN bidang profesional, ilmiah dan teknis

Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis: 

PT Bina Karya (Persero)
,

PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)
,

PT Energy Management Indonesia (Persero)
,

PT Indah Karya (Persero)
,

PT Indra Karya (Persero)
, PT Sucofindo (Persero)
,

PT Survey Udara Penas (Persero),

PT Surveyor Indonesia (Persero)
,

PT Virama Karya (Persero),

PT Yodya Karya (Persero)

Source: http://www.bumn.go.id/daftar-bumn/