Mengurangi Kekuasaan Pemerintah terhadap BUMN

Oleh Miko Kamal

(Staf Pengajar Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Bung Hatta dan Pendiri i-reformbumn)

Pemerintah, melalui Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sedang mempersiapkan perubahan Undang-Undang BUMN, UU No. 19/2003. Untuk memuluskan rencana itu, sebuah Tim Khusus kabarnya sudah dibentuk. Beberapa kali pertemuan ilmiah pun sudah digelar. Salah satunya, seminar yang diadakan di Jakarta pada Senin tanggal 4 April 2011. Di seminar itu, Staf Ahli Menteri BUMN bidang Sumber Daya Manusia dan Teknologi, Wahyu Hidayat, mengungkap 22 masalah BUMN yang teridentifikasi sebagai alasan utama perlunya merubah UU. Satu diantara 22 masalah itu adalah tentang pengertian kekayaan negara yang dipisahkan, berhubungan erat dengan konsep kepemilikan BUMN.

UU No. 19/2003 merumuskan BUMN sebagai milik negara. Dalam pandangan Tim Khusus, nomenklatur ‘negara’ yang termuat di dalam UU rancu: negara yang manakah (pusat atau daerah) yang dimaksud sebagai pemilik BUMN? Kerancuan inilah yang dijadikan dasar pijakan oleh Tim Khusus dalam merubah konsepsi BUMN dimiliki oleh negara menjadi ‘dimiliki oleh Pemerintah Pusat’.

Secara akademis, terminologi ‘milik negara’ mengaburkan konsep kepemilikan dari sudut pandang teori property right.Teori yang jamak dijadikan acuan dalam membahas masalah yang membelit perusahaan pelat merahMenurut teori ini, kepemilikan atas suatu property harus kongkrit dan individual. Umpamanya, kalau dikatakan sebuah perusahaan sebagai ‘milik negara’, lalu unsur negara mana yang bertanggung jawab mengurusi property negara itu dan bagian negara mana yang berhak mendapatkan label hak milik atas BUMN itu. Merujuk kepada sistim pembagian kekuasaan negara, Indonesia terbelah menjadi dua bagian wilayah kekuasaan, yakni pusat dan daerah. Bahkan daerah terbagi lagi menjadi dua, yakni daerah propinsi dan daerah kabupaten atau kota.

Sesungguhnya ide BUMN dimiliki oleh Pemerintah Pusat bukanlah sesuatu yang benar-benar baru. UU No. 19/2003 secara formal memang menyatakan BUMN adalah milik negara, namun jika dikaji beberapa ketentuan-ketentuan operasional di dalam UU, sejatinya BUMN adalah milik Pemerintah Pusat melalui Kementerian BUMN. Sebagai pemilik, Pemerintah Pusat melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) berkuasa penuh terhadap BUMN. Pemerintah Pusat menentukan hitam atau putih BUMN. Melalui RUPS pula keputusan-keputusan strategis BUMN disabdakan.

Benarkah konsep ‘milik negara’ sebagai penyebab utama dari masalah yang dihadapi BUMN? Benar jugakah terminologi baru ‘milik Pemerintah Pusat’ adalah jawabannya? Rasanya tidak tepat menuduh konsep ‘milik negara’ sebagai sumber masalah BUMN. Menurut saya, kekuasaan Pemerintah Pusat yang terlalu besar terhadap BUMN-lah soalnya. Kekuasaan besar ini berdampak terhadap tatakelola (governance) BUMN secara keseluruhan. Perusahaan-perusahaan pelat merah berjalan di bawah kendali pemerintah tanpa ada yang mengontrolnya, kecuali kontrol politik oleh Dewan Perwakilan Rakyat yang cenderung tanpa orientasi bisnis.

Adagium kuno terkenal milik Lord Acton, ‘power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely’, dalam bidang apa saja, sulit terbantah kebenarannya. Dalam konteks BUMN, kekuasaan besar atas BUMN yang menumpuk di tangan pemerintah sering dan potensial disalahgunakan untuk menggendutkan pundi-pundi mereka yang sedang berkuasa, termasuk mengamankan keuangan partai pemerintah atau koalisi pemerintah demi melanggengkan kekuasaan. Dalam literatur governance, contoh morald hazard pemerintah paling sederhana dalam praktik pengelolaan BUMN yang sering ditulis adalah pemerintah memaksa BUMN melakukan aktifitas yang tidak berorientasi bisnis di wilayah tertentu demi kepentingan jangka pendek mereka. Umpamanya, menjelang pemilihan umum BUMN produsen semen disuruh membagi-membagi semen gratis di wilayah tertentu dengan dalih program corporate social responsibility.

Jadi, pemerintah yang diposisikan sebagai pemilik BUMN bagaikan ketiban durian runtuh. Dengan kewenangan penuh dalam genggaman, pemerintah sebagai pemilik bertindak sekehendak hati dalam mengelola BUMN, tanpa pengawasan hukum yang memadai.

Ide saya berbanding terbalik dengan usulan Tim Khusus. Menurut saya, pangkal soal yang menyebabkan BUMN tidak bisa maksimal bukanlah karena ketidakjelasan negara yang mana (pusat atau daerah) sebagai pemilik BUMN atau individu mana yang bertanggung jawab mengurusi property BUMN. Seperti peringatan Lord Acton, soalnya terletak pada terlalu absolutnya kekuasaan pemerintah terhadap BUMN. Kekuasaan besar pemerintah tanpa pengawasan terhadap BUMN yang sebetulnya menjadi penyebab adagium milik Lord Acton teraktualisasi sempurna.

Jangan diutak-atik

BUMN sebagai milik negara tak perlu diutak-atik, justeru sebaliknya harus diteguhkan. Terminologi milik negara mesti diterjemahkan sebagai milik masyarakat. BUMN tidak boleh diubah menjadi BUMP (Badan Usaha Milik Pemerintah) karena itu akan memperlebar ruang terjadinya morald hazard oleh pemerintah yang sedang berkuasa.

Jalan bijak yang mesti ditempuh adalah mengurangi kekuasaan pemerintah terhadap BUMN. Caranya, pemerintah jangan lagi diberikan kekuasaan yang absolut dalam hal memilih, mengangkat dan memberhentikan dewan komisaris dan direksi BUMN. Konsep menumpukkan kekuasaan di tangan pemerintah dalam memilih, mengangkat dan memberhentikan kedua organ tersebut menyebabkan peran pengawasan yang semestinya dilakoni oleh dewan komisaris terhadap direksi tidak berjalan optimal. Pengawasan tidak berjalan optimal karena dewan komisaris dalam melakukan pengawasan senantiasa menyesuaikan dengan selera pemerintah sebagai induk semang mereka. Sebaliknya pengawasan ketat dan benar yang dilakukan oleh dewan komisaris bisa menjadi bumerang manakala cara dan substansi pengawasan itu tidak disenangi oleh pemerintah. Ujungya adalah pemecatan dari jabatan komisaris.

Konsep mengurangi kekuasaan pemerintah terhadap BUMN sebangun dengan membagi kekuasaan tersebut ke institusi yang lain. Kekuasaan terhadap BUMN tidak boleh dimonopoli oleh pemerintah saja. Pembagiannya, direksi tetap menjadi wakilnya pemerintah di BUMN. Sementara dewan komisaris merupakan wakil masyarakat. Dengan demikian, pemerintah melalui RUPS berwenang memilih, mengangkat dan memberhentikan direksi. Sebagai wakil masyarakat, anggota dewan komisaris tidak lagi berinduk semang kepada pemerintah; dipilih, diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah. Untuk mengoperasionalkan konsep ini, board of trustees yang bertugas memilih, mengangkat dan memberhentikan dewan komisaris, dibentuk sebagai organ yang mewakili masyarakat.

Dimuat di Harian Bisnis Indonesia 10 Juni 2011

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s